Ketua DPR, Setya Novanto menghebohkan publik saat pertemuannya dengan petinggi PT Freeport terungkap. Diduga dalam pertemuan itu Novanto mencatut nama Presiden Jokowi untuk pengurusan perpanjangan kontrak PT Freeport.
Menteri ESDM Sudirman Said memang sudah seminggu ini berujar adanya politisi kuat yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam proses pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport. Tak hanya itu, sang politisi juga diduga ikut meminta jatah saham PT Freeport sebanyak 20 persen.
Pertemuan antara Novanto dan PT Freeport kemudian semakin jelas saat transkrip rekaman percakapannya dengan petinggi Freeport beredar. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto bersama dengan pengusaha terkenal berinisial R.
Setya Novanto menggelar pertemuan dengan petinggi PT Freeport berinisial Mn dan pengusaha minyak berinisial R. Pertemuan itu digelar di di sebuah hotel di kawasan Pacific Place.
Pertemuan di Pacific Place itu merupakan pertemuan ketiga. Dalam kesempatan itu pulalah percakapan yang terjadi dalam pertemuan itu berhasil direkam. Transkrip percakapan itu lah yang dilampirkan Sudirman Said dalam laporannya ke MKD kemarin.
Novanto yang berkali-kali ditanya wartawan soal isu pencatutan nama Presiden dan Wapres bertahan dengan jawabannya, dirinya tak pernah melakukan pencatutan. Pagi hari di DPR, Novanto menegaskan dirinya tak terkait isu tersebut.
"Yang jelas saya selaku pimpinan DPR tidak pernah untuk bawa-bawa nama presiden atau mencatut nama presiden," kata Novanto di Gedung DPR sebelum memberi pidato pembukaan masa sidang.
Novanto kembali ditanya wartawan usai pertemuan dengan JK sekitar pukul 16.00 WIB. Politikus Golkar ini kembali membantah terlibat pencatutan nama Presiden.
"Tentu apapun yang disampaikan saya sangat menghargai. Mudah-mudahan saya juga tidak melakukan hal-hal yang disampaikan yah," ujar Novanto di kantor wapres sore ini.
Kehebohan soal Setya Novanto tak hanya kali ini saja terjadi. Berikut sederet kehebohan yang pernah muncul ke publik tekait politisi Golkar itu:
1. Kasus dugaan korupsi Cassie Bank Bali
Kasus dugaan korupsi pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) terjadi pada tahun 1999. Kasus ini merugikan negara sebanyak Rp 546 miliar.
Kala itu perjanjian Cessie ditandatangani Djoko S Chandra sebagai Direktur PT EGP dengan Rudy Ramli Direktur PT Bank Bali. PT EGP membeli piutang PT Bank Bali terhadap PT BDNI. Namun di tengah jalan PT EGP membuat surat kuasa kepada Bank Bali untuk melakukan penagihan kepada Bank BDNI yang piutangnya sudah dibeli PT EGP. Sedangkan setelah klaim Bank Bali dicairkan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) melalui Bank Indonesia, PT EGP menerima Rp 546 miliar yang ditranfers melalui rekening Bank Bali.
Beberapa pihak dijadikan tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pande N Lubis, pemilik Bank Bali Rudi Ramli dan mantan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra sebagai tersangka. Djoko Tjandra sempat berstatus buronan karena kabur ke Papua Nugini.
Sementara berdasarkan hasil investigasi ICW tahun 1999, beberapa nama lain yang disebut-sebut diduga kuat juga terlibat dalam skandal Bank Bali seperti Marimutu Manimaren, Setya Novanto, Glen Yusuf, Farid Harianto, Bambang Subiyanto, JB Sumarlin, dan AA Baramuli.
Setya Novanto yang pada tahun 2001 sempat dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus ini mengaku tak tahu menahu terkait proses cassie ini. Status kasus ini di Kejagung pun kini sudah di SP3.
2. Kasus PON Riau
Nama Setya Novanto cukup dekat dengan kasus korupsi pembangunan venue PON Riau. Novanto disebut-sebut ikut menerima uang panas untuk pemulusan pembahasan penambahan anggaran pembangunan venue PON Riau.
Gubernur Riau saat itu, Rusli Zainal disebut-sebut menyediakan uang untuk fraksi Golkar di DPR. Harapannya ada dana tambahan Rp 250 miliar untuk pelaksanaan PON. Untuk mendapatkan dana tambahan itu, Rusli menyediakan dana lobi sekitar Rp 3,9 miliar.
Dana lobi diurus oleh Lukman Abbas yang saat itu menjabat kepala Dispora Riau. Pembicaraan dilakukan di ruangan Setya Novanto. Dalam persidangan, Lukman Abbas mengaku memberikan uang kepada Kahar Muzakir. Namun hingga pelaksanaan PON, tak ada dana tambahan APBN.
Setya Novanto pun pernah dihadirkan di persidangan Rusli Zainal di pengadilan Tipikor Riau. Di hadapan majelis hakim, Setya Novanto menjelaskan bahwa pertemuan di ruangannya untuk membahas internal Golkar, bukan untuk membahas duit terkait PON Riau. Saat itu, majelis hakim menegur Novanto yang memberikan keterangan berbelit-belit.
3.Penyelundupan 60 ribu ton beras Vietnam
Kasus ini mencuat setelah Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia (LARI) melansir dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus ini. Laporan itu diserahkan Ketua LARI Edi Sumarsono kepada pimpinan KPK.
Kronologi yang dipaparkan LARI menyebutkan, pada 21 Januari 2003, Inkud yang diwakili Nurdin Halid telah meneken MoU dengan pihak Vietnam Southern Food Corporation dalam rangka impor beras dari Vietnam ke Indonesia. Kemudian MoU tersebut ditingkatkan dalam bentuk sale and purchase contract of rice. Untuk pelaksanaannya, Inkud melakukan perikatan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan PT Heksatama Finindo.
Kerja sama imbal jasa impor beras itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama pada 27 Januari 2003. Anggota Komisi III DPR Idrus Marham ikut membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian kerja sama tersebut sebagai saksi. Pada 21 Februari 2003, perjanjian kerja sama dituangkan dalam akta notaris nomor 25 yang dikeluarkan Kantor Notaris Harun Kamil SH.
Kejagung yang saat itu dikomandoi oleh Jampidsus Hendarman Supandji akhirnya menangani kasus itu dan menetapkan mantan pejabat Bea Cukai, Direktur Penyidikan dan Penindakan, Sofyan Permana sebagai tersangka. Dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp25,4 miliar itu ditemukan pelanggaran dengan tidak dibayarkannya bea masuk dan pajak dalam rangka impor bagi 59.100 metrik ton dari keseluruhan 60 ribu ton beras dari Vietnam yang diimpor PT Hexatama Finindo dan Inkud tersebut.
Pada tahun 2005, Setya Novanto juga pernah diperiksa penyidik Kejagung terkait kasus tersebut. Namun, Novanto membantah keterlibatannya dalam kasus itu.
4. Disebut terlibat di proyek e-KTP
M Nazaruddin, juga pernah menyebutkan adanya keterlibatan Setya Novanto dalam proyek e-KTP di Kemendagri. Dia menuduh, pembahasan anggaran e-KTP dimulai bulan September 2010 diketahui Setya Novanto.
"Jadi ini proyek nilainya Rp 5,9 triliun, saya dan Novanto semua merekayasa proyek ini semua bahwa mark-upnya Rp 2,5 triliun," kata Nazaruddin Senin (23/9/2013).
Sementara itu, Setya Novanto juga sudah membantah dugaan keterlibatan dirinya di kasus e-KTP. Kasus ini hingga sekarang masih dalam tahap penyidikan di KPK. Baru ada satu tersangka yang ditetapkan, yakni Sugiharta.
5. Disebut pernah ancam bunuh M Nazaruddin
Muhammad Nazaruddin pernah menyebut mendapatkan ancaman terkait keterangannya soal proyek e-KTP.
"Novanto itu mengancam saudara saya, apa yang diperiksa di KPK, dia tahu semua. Apa perlakuan saya di Sukamiskin dia tahu semua," kata Nazar di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Terkait proyek e-KTP ini, Nazar sudah berulang kali menyebut Bendum Golkar Setya Novanto terlibat. Kali ini, Nazar mengatakan, Novanto pernah mengancam jika ia berani membuka dugaan korupsi dalam proyek EKTP, maka ia akan dibunuh.
"Kalau saya buka lagi proyek e-KTP, saya mau dibunuh dia, saya bilang anda ini betul-betul luar biasa kebal hukum," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, politikus Golkar Bambang Soesatyo membantah mentah-mentah tudingan yang dilayangkan untuk koleganya itu. Bambang merupakan wakil bendahara umum Golkar, berada di bawah Setya yang merupakan Bendum partai.
"Ngawur. Saya menduga begitu (pengalihan isu). 2000 persen nggak mungkin. Kita semua tahu karakter Setya Novanto," ujar Bambang.
6. Gempar Trumpgate
Setya Novanto dan Fadli Zon sempat membuat gempar saat hadir dalam konferensi pers yang diadakan bakal calon Presiden AS, Donald Trump. Kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon ke acara Trump dilakukan di tengah-tengah kegiatan kunjungan DPR.
Novanto bertemu dengan Trump pada Kamis (3/9) lalu di Trump Tower, New York bersama dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan delegasi DPR lainnya. Tujuan utama delegasi DPR ke AS sebenarnya adalah untuk menghadiri sidang parlemen dunia.
Novanto menuturkan bahwa perbincangan dengan Trump fokus soal perekonomian. Politikus Golkar ini menegaskan bahwa pertemuan itu bukan sebagai bentuk dukungan.
"Siapapun (pertemuan) karena kita tidak dalam rangka mendukung, jadi ketemu Trump, Hillary, tidak ada masalah," ujar Novanto.
Atas pertemuan itu, Setya Novanto dan Fadli Zon dibawa ke MKD. Hasilnya, mereka berdua diberi teguran.
Selain soal Trumpgate, Setya Novanto juga memiliki beberapa catatan di MKD, antara lain menggunakan pelat nomor RI 6 pada mobil mewahnya. Selain itu, politisi Golkar itu juga dipermasalahkan karena mengenakan masker saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Menteri ESDM Sudirman Said memang sudah seminggu ini berujar adanya politisi kuat yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam proses pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport. Tak hanya itu, sang politisi juga diduga ikut meminta jatah saham PT Freeport sebanyak 20 persen.
Pertemuan antara Novanto dan PT Freeport kemudian semakin jelas saat transkrip rekaman percakapannya dengan petinggi Freeport beredar. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto bersama dengan pengusaha terkenal berinisial R.
Setya Novanto menggelar pertemuan dengan petinggi PT Freeport berinisial Mn dan pengusaha minyak berinisial R. Pertemuan itu digelar di di sebuah hotel di kawasan Pacific Place.
Pertemuan di Pacific Place itu merupakan pertemuan ketiga. Dalam kesempatan itu pulalah percakapan yang terjadi dalam pertemuan itu berhasil direkam. Transkrip percakapan itu lah yang dilampirkan Sudirman Said dalam laporannya ke MKD kemarin.
Novanto yang berkali-kali ditanya wartawan soal isu pencatutan nama Presiden dan Wapres bertahan dengan jawabannya, dirinya tak pernah melakukan pencatutan. Pagi hari di DPR, Novanto menegaskan dirinya tak terkait isu tersebut.
"Yang jelas saya selaku pimpinan DPR tidak pernah untuk bawa-bawa nama presiden atau mencatut nama presiden," kata Novanto di Gedung DPR sebelum memberi pidato pembukaan masa sidang.
Novanto kembali ditanya wartawan usai pertemuan dengan JK sekitar pukul 16.00 WIB. Politikus Golkar ini kembali membantah terlibat pencatutan nama Presiden.
"Tentu apapun yang disampaikan saya sangat menghargai. Mudah-mudahan saya juga tidak melakukan hal-hal yang disampaikan yah," ujar Novanto di kantor wapres sore ini.
Kehebohan soal Setya Novanto tak hanya kali ini saja terjadi. Berikut sederet kehebohan yang pernah muncul ke publik tekait politisi Golkar itu:
1. Kasus dugaan korupsi Cassie Bank Bali
Kasus dugaan korupsi pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) terjadi pada tahun 1999. Kasus ini merugikan negara sebanyak Rp 546 miliar.
Kala itu perjanjian Cessie ditandatangani Djoko S Chandra sebagai Direktur PT EGP dengan Rudy Ramli Direktur PT Bank Bali. PT EGP membeli piutang PT Bank Bali terhadap PT BDNI. Namun di tengah jalan PT EGP membuat surat kuasa kepada Bank Bali untuk melakukan penagihan kepada Bank BDNI yang piutangnya sudah dibeli PT EGP. Sedangkan setelah klaim Bank Bali dicairkan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) melalui Bank Indonesia, PT EGP menerima Rp 546 miliar yang ditranfers melalui rekening Bank Bali.
Beberapa pihak dijadikan tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pande N Lubis, pemilik Bank Bali Rudi Ramli dan mantan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra sebagai tersangka. Djoko Tjandra sempat berstatus buronan karena kabur ke Papua Nugini.
Sementara berdasarkan hasil investigasi ICW tahun 1999, beberapa nama lain yang disebut-sebut diduga kuat juga terlibat dalam skandal Bank Bali seperti Marimutu Manimaren, Setya Novanto, Glen Yusuf, Farid Harianto, Bambang Subiyanto, JB Sumarlin, dan AA Baramuli.
Setya Novanto yang pada tahun 2001 sempat dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus ini mengaku tak tahu menahu terkait proses cassie ini. Status kasus ini di Kejagung pun kini sudah di SP3.
2. Kasus PON Riau
Nama Setya Novanto cukup dekat dengan kasus korupsi pembangunan venue PON Riau. Novanto disebut-sebut ikut menerima uang panas untuk pemulusan pembahasan penambahan anggaran pembangunan venue PON Riau.
Gubernur Riau saat itu, Rusli Zainal disebut-sebut menyediakan uang untuk fraksi Golkar di DPR. Harapannya ada dana tambahan Rp 250 miliar untuk pelaksanaan PON. Untuk mendapatkan dana tambahan itu, Rusli menyediakan dana lobi sekitar Rp 3,9 miliar.
Dana lobi diurus oleh Lukman Abbas yang saat itu menjabat kepala Dispora Riau. Pembicaraan dilakukan di ruangan Setya Novanto. Dalam persidangan, Lukman Abbas mengaku memberikan uang kepada Kahar Muzakir. Namun hingga pelaksanaan PON, tak ada dana tambahan APBN.
Setya Novanto pun pernah dihadirkan di persidangan Rusli Zainal di pengadilan Tipikor Riau. Di hadapan majelis hakim, Setya Novanto menjelaskan bahwa pertemuan di ruangannya untuk membahas internal Golkar, bukan untuk membahas duit terkait PON Riau. Saat itu, majelis hakim menegur Novanto yang memberikan keterangan berbelit-belit.
3.Penyelundupan 60 ribu ton beras Vietnam
Kasus ini mencuat setelah Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia (LARI) melansir dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus ini. Laporan itu diserahkan Ketua LARI Edi Sumarsono kepada pimpinan KPK.
Kronologi yang dipaparkan LARI menyebutkan, pada 21 Januari 2003, Inkud yang diwakili Nurdin Halid telah meneken MoU dengan pihak Vietnam Southern Food Corporation dalam rangka impor beras dari Vietnam ke Indonesia. Kemudian MoU tersebut ditingkatkan dalam bentuk sale and purchase contract of rice. Untuk pelaksanaannya, Inkud melakukan perikatan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan PT Heksatama Finindo.
Kerja sama imbal jasa impor beras itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama pada 27 Januari 2003. Anggota Komisi III DPR Idrus Marham ikut membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian kerja sama tersebut sebagai saksi. Pada 21 Februari 2003, perjanjian kerja sama dituangkan dalam akta notaris nomor 25 yang dikeluarkan Kantor Notaris Harun Kamil SH.
Kejagung yang saat itu dikomandoi oleh Jampidsus Hendarman Supandji akhirnya menangani kasus itu dan menetapkan mantan pejabat Bea Cukai, Direktur Penyidikan dan Penindakan, Sofyan Permana sebagai tersangka. Dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp25,4 miliar itu ditemukan pelanggaran dengan tidak dibayarkannya bea masuk dan pajak dalam rangka impor bagi 59.100 metrik ton dari keseluruhan 60 ribu ton beras dari Vietnam yang diimpor PT Hexatama Finindo dan Inkud tersebut.
Pada tahun 2005, Setya Novanto juga pernah diperiksa penyidik Kejagung terkait kasus tersebut. Namun, Novanto membantah keterlibatannya dalam kasus itu.
4. Disebut terlibat di proyek e-KTP
M Nazaruddin, juga pernah menyebutkan adanya keterlibatan Setya Novanto dalam proyek e-KTP di Kemendagri. Dia menuduh, pembahasan anggaran e-KTP dimulai bulan September 2010 diketahui Setya Novanto.
"Jadi ini proyek nilainya Rp 5,9 triliun, saya dan Novanto semua merekayasa proyek ini semua bahwa mark-upnya Rp 2,5 triliun," kata Nazaruddin Senin (23/9/2013).
Sementara itu, Setya Novanto juga sudah membantah dugaan keterlibatan dirinya di kasus e-KTP. Kasus ini hingga sekarang masih dalam tahap penyidikan di KPK. Baru ada satu tersangka yang ditetapkan, yakni Sugiharta.
5. Disebut pernah ancam bunuh M Nazaruddin
Muhammad Nazaruddin pernah menyebut mendapatkan ancaman terkait keterangannya soal proyek e-KTP.
"Novanto itu mengancam saudara saya, apa yang diperiksa di KPK, dia tahu semua. Apa perlakuan saya di Sukamiskin dia tahu semua," kata Nazar di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Terkait proyek e-KTP ini, Nazar sudah berulang kali menyebut Bendum Golkar Setya Novanto terlibat. Kali ini, Nazar mengatakan, Novanto pernah mengancam jika ia berani membuka dugaan korupsi dalam proyek EKTP, maka ia akan dibunuh.
"Kalau saya buka lagi proyek e-KTP, saya mau dibunuh dia, saya bilang anda ini betul-betul luar biasa kebal hukum," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, politikus Golkar Bambang Soesatyo membantah mentah-mentah tudingan yang dilayangkan untuk koleganya itu. Bambang merupakan wakil bendahara umum Golkar, berada di bawah Setya yang merupakan Bendum partai.
"Ngawur. Saya menduga begitu (pengalihan isu). 2000 persen nggak mungkin. Kita semua tahu karakter Setya Novanto," ujar Bambang.
6. Gempar Trumpgate
Setya Novanto dan Fadli Zon sempat membuat gempar saat hadir dalam konferensi pers yang diadakan bakal calon Presiden AS, Donald Trump. Kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon ke acara Trump dilakukan di tengah-tengah kegiatan kunjungan DPR.
Novanto bertemu dengan Trump pada Kamis (3/9) lalu di Trump Tower, New York bersama dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan delegasi DPR lainnya. Tujuan utama delegasi DPR ke AS sebenarnya adalah untuk menghadiri sidang parlemen dunia.
Novanto menuturkan bahwa perbincangan dengan Trump fokus soal perekonomian. Politikus Golkar ini menegaskan bahwa pertemuan itu bukan sebagai bentuk dukungan.
"Siapapun (pertemuan) karena kita tidak dalam rangka mendukung, jadi ketemu Trump, Hillary, tidak ada masalah," ujar Novanto.
Atas pertemuan itu, Setya Novanto dan Fadli Zon dibawa ke MKD. Hasilnya, mereka berdua diberi teguran.
Selain soal Trumpgate, Setya Novanto juga memiliki beberapa catatan di MKD, antara lain menggunakan pelat nomor RI 6 pada mobil mewahnya. Selain itu, politisi Golkar itu juga dipermasalahkan karena mengenakan masker saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
