Alasan Kuat Jokowi Harus Dilengserkan Melalui Ahok!

Terungkaplagi Friday, December 2, 2016

Demo di Istana Negara pada 4 November 2016 lalu bisa jadi ditujukan untuk menekan Jokowi supaya tidak melindungi Ahok. Supaya Jokowi menyuruh Kapolri untuk penjarakan Ahok.

Apakah Jokowi akan nuruti tekanan tersebut? Hanya orang bodoh yang percaya. Jika tuntutan mereka itu dipenuhi maka akan berlanjut dengan tekanan berikutnya, Mungkin Jokowi sudah tahu skenario tersebut.

Mereka para penggerak demo dan para bandarnya berusaha sekuat tenaga supaya Jokowi jatuh sebelum Maret 2017. Mengapa demikian?

Saat itu lah masa berlaku Tax Amnesty berakhir. Berarti para pengemplang pajak yang tidak ikut TA akan menjadi sasaran buruan petugas pajak.

Untuk memburu para pengemplang pajak itu, Jokowi telah menyiapkan Ditjen Pajak sekuat lembaga sejenis di Amerika Serikat, IRS. Lembaga pajak ini akan bergerak seperti KPK.

Mengapa Ditjen Pajak diperkuat? Ya, karena pajak akan dijadikan sumber utama pembiayaan pembangunan. Sesuai potensi yang ada. Selama ini potensi pajak luar biasa, tapi tidak jadi rill karena banyak pengusaha dan politisi tidak bayar pajak karena bisa kongkalikong dengan penguasa.

Jokowi mau praktek kotor masa lalu itu diakhiri. Dia mau bersih, Pajak menjadi titik tolak karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban bayar pajak menjadi sumber dari praktek kotor dalam bisnis, birokrasi dan politik.

Praktek kotor yang selama ini terjadi adalah sebagai berikut, Kolusi pebisnis – birokrat – politisi memungkinkan semua pihak itu ngemplang pajak. Dari pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, mereka punya dana berlebih untuk gaya hidup mereka. Juga untuk menggerakan mesin politik, demi memperkuat posisi dari pribadi atau kelompoknya.

Mereka dengan leluasa mampu membayari ormas-ormas bayaran untuk tujuan mereka. Para petinggi ormas-ormas itu pun senang karena hidup mereka dicukupi, termasuk bisa punya Hammer nih!

Apa jadinya jika aksi bersih Jokowi dijalankan?

Maka mereka akan kehilangan dana ekstra yang besar, dan yang lebih penting aliran uang mereka akan terbuka jelas karena ada kewajiban membuat laporan SPT. Jadi, mereka akan jauh lebih sulit untuk mengendalikan partai, dan membayari ormas-ormas bayaran.

Lalu siapakah mereka?

Ditjen Pajak sudah mengantongi nama-nama mereka, juga dana mereka. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan setelah periode TA pertama berakhir September lalu, masih sekitar 3000 Komisaris dan direksi perusahaan tambang yang belum melaporkan pajaknya. Itu baru sektor pertambangan, belum sektor politik, birokrat, penguasa daerah dan lain-lain.

Pada contoh pertambangan, kalangan ini sudah sama-sama tahu bahwa ada satu perusahaan tambang batu bara kelas berat yang ngemplang pajak 10 tahun sebanyak Rp. 18 Triliun. si bos perusahaan bisa ngemplang sedemikian lama karena dulu bagian dari kekuasaan! Partai dengan gampang dia kendalikan.

Kini para bos pasti sudah resah. Begitu juga para politisi yang hidup dari uang kemplangan pajak itu. Gerak politik mereka jelas makin sempit karena tak gampang lagi mendapatkan mesiu jika sampai Jokowi terus berkuasa.

Maka jelas sudah aksi “Tangkap Ahok” tak lebih dari bentuk ketakutan orang-orang Kotor yang takut disapu bersih Jokowi.

Jokowi belajar dari pengalaman AS, Untuk menumpas Mafia, pemerintah AS dahului menggunakan dinas pajak IRS, bukan FBI.

Untuk persiapan membuat Dirjen Pajak sehebat IRS Kemenkeu kini sudah “menyekolahkan” sekitar 2000 orang pajak muda untuk belajar cara kerja IRS di AS, dan di beberapa negara lainnya.

Maka sebelum itu terjadi, Jokowi harus dilengserkan dengan berbagai cara, Jika sampai Maret 2017 upaya mereka itu gagal, maka hidup dan gerak mereka akan makin sulit. Bahkan sebagian dari mereka sudah pasti bakal masuk bui, atau kabur ke luar negeri dan masuk DPO interpol!

Masuk akal juga ya..bagaimana menurut anda?

Sumber: http://news.beritapasti.com/hot-news/coba-cek-ini-dia-alasan-mengapa-jokowi-harus-dijatuhkan-melalui-ahok/

Artikel Terkait Politik

Blogger Template by BlogTusts Sticky Widget by Kang Is Published by GBT.

No comments:

Post a Comment